Andi Bantah Nabila Meningggal Karena ISPA, Koalisi Jambi Melawan Asap: Tidak Ada Lagi Udara Bersih dan Segar Di Jambi

Sayap Jambi – Persoalan kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi hingga kualitas udara Indeks Standart Pencemaran Udara (ISPU) tidak sehat bahkan mecapai status berbahaya. Di Kota Jambi sendiri akibat adanya kabut asap, mengakibatkan banyak warga yang terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Akibat kabut asap ini juga ada balita warga Kota Jambi benama Nabila (15 bulan) di duga terkena ISPA hingga meninggal dunia.

Dengan meninggalnya Nabila, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Andi, yang memberikan statmen ke media cetak yang ada di Jambi bahwa Nabila meninggal bukan karena ISPA melainkan karena penyakit pneumonia berat membuat para Koalisi Jambi Melawan Asap mengecam pernyataan tersebut. Berikut pengecaman Koalisi Jambi Melawan Asap yang terdiri dari beberapa organisasi serta NGO yaitu Beranda Perempuan Jambi, LASER Foundation, AGRA Jambi, Front Mahsiswa Nasional Jambi, KKI Warsi Jambi dan Mapala Gitasada Unbari Jambi.

Mengecam Pernyataan Andi, Kepala Dinkes Provinsi Jambi

“Dinkes harus menjadi garda terdepan dalam merawat korban asap”

Andi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi hari ini melontarkan pernyataan yang menjukkan bahwa pihaknya tidak berniat untuk memproteksi kesehatan masyarakat yang terpapar asap. Menurutnya, meninggalnya Nabila (15 bulan) bukan karena menderita penyakit ISPA, namun karena penyakit pneumonia berat. “Yang bersangkutan tidak menderita ISPA, tapi pneumonia. Penyakit ini memang menjadi penyebab terbanyak kematian bayi,” katanya, dilansir oleh Jambi Independent, 03/10/2015. Statement ini seolah-olah menunjukan bahwa kematian tidak terkait asap yang sudah dua bulan sejak Juli hingga awal Oktober 2015 begitu pekat mengotori udara Jambi.

Sementara, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mengatakan bahwa pneumonia merupakan salah satu dampak dari asap, (baca: Derita Korban Kabut Asap: Dari Iritasi Hingga Pneumonia, nasional.tempo.co.id,18/09/2015). Hingga perlu kewaspadaan warga terhadap dampak jangka panjang menghirup udara yang terkontaminasi asap,seperti yang terjadi di Jambi dua bulan terakhi ini.

Pauzan Fitrah, Koordinator Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jambi menyatakan kecaman terhadap pernyataan tersebut. Menurutnya, sebagai Kepala Dinas Kesehatan, sudah seharusnya tanggap terhadap kesehatan masyarakat yang terpapar asap. Bukan justru melontarkan pernyataan dalam rangka mencariaman. “Sebagai pejabat yang difasilitasi dengan ruang kerja, kendaraan dan fasilitas yang nyaman bebas asap, digaji dari uang rakyat, seharusnya bisa berpikir jernih menjadi pihak terdepan dalam melindungi kesehatan masyarakat Jambi dari bahaya asap,” tegasnya.

Lebihlanjut, dirinya menyatakan bahwa selama ini pemerintah tidak melakukan apa-apa. Yang ada pemerintah justru melontarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin memenuhi hak masyarakat atas perlindungan kesehatan dari bahaya asap. Padahal Dinkes Provinsi Jambi telah merilis data, bahwa 60.000 masyarakat Jambi terserang ISPA.

“Tidak ada tindakan nyata.  Tidak ada penyuluhan langsung mau pun siaran berkala. Tidak ada posko layanan pengobatan gratis. Tidak ada langkah evakuasi bagi ibu hamil dan anak-anak,” tegasnya lagi. “Secara kasat mata saja, dimana-mana dapat ditemui balita dan anak-anak bahkan orang dewasa yang mengalami flu, batuk, sesaknapas, iritasi mata dan kulit,” tutupnya.

Ida Zubaidah, Koordinator Beranda Perempuan Jambi menambahkan bahwa bahaya asap kian menambah masalah bagi kaum perempuan, utamanya ibu hamil. “Selain mengancam kesehatan dirinya, asap juga mengancam kesehatan bahkan nyawa anak yang masih dalam kandungan para ibu hamil. Ibu-ibu juga rentan disalahkan oleh keluarga dan pemerintah dengan tuduhan lalai menjaga kesehatan anak dari bahaya asap,” tambah Ida.

Menurut Rezki, anggota FMN UNJA, pemerintah Jambi selama ini hanya mengumumkan data penderita ISPA. Pemerintah tidak pernah mengumkan data penderita pneumonia. “Seakan-akan dampak dari asap ini hanya ISPA.Sedangkan di Riau, data penderita pneumonia ini diumumkan oleh pemerintahnya. Kalau dilihat dari pemberitaan media, angka penderita pneumonia di Riau cukup tinggi. Pemerintah Jambi juga tidak pernah trasnparan mengenai angka ISPU di Jambi,” papar Rezki.

Sementara KKI Warsi menginginkan semua pihak bertanggung jawab atas asap dan debu asap yang terjadi di Provinsi Jambi. Saat ini yang dibutuhkan bukan saja bagaimana memadamkan api dan menghilangkan asap, tetapi yang lebih dibutuhkan saat ini adalah penanganan serius di bidang kesehatan. “Tidak mungkin masyarakat Jambi dievakuasi, karena kasus asap ini bukan seperti bencana alam gunung berapi. Saya pikir, kesehatan manusia harus diprioritaskan, tidak ada lagi udara bersih dan segar di Jambi ini,” tandas Iqbal Zainudin, Peneliti Warsi.

Terkait dengan persoalan meninggalnya Nabila, beberapa lembaga Advokasi, NGO dan koalisi NGO di Jambi bersedia mendampingi keluarga korbana pabila memang keluarga korban bersedia untuk dilakukan pendampingan.

Baca Juga : selain perorangan ternyata perusahaan juga tersangka kebakaran hutan